BANK SYARIAH DAN HALAL
ENTREPRENEURSHIP DI INDONESIA
ANDREW SHANDY UTAMA & SANDRA DEWI
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
Tahun 1945 diamanatkan bahwa terdapat empat tujuan dari
didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara, yaitu
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Tujuan negara dapat dicapai melalui pembangunan di
segala bidang. Salah satunya adalah pembangunan ekonomi
kerakyatan. Dalam konsep ekonomi kerakyatan, rakyat
merupakan pelaku utama dalam pembangunan. Konsep
ekonomi kerakyatan kemudian diwujudkan dengan lahirnya
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah pada tanggal 4 Juli 2008.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan
pilar utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, UMKM
harus memperoleh dukungan yang nyata dari pemerintah,
mulai dari pengaturan, pemberdayaan, hingga pengawasan
2 Edupreneurship
sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap
perekonomian rakyat tanpa mengabaikan peran Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar
perekonomian nasional.
Penguatan peran UMKM oleh pemerintah melalui
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah di satu sisi dapat meningkatkan
pertumbuhan perekonomian nasional serta dapat
menciptakan pemerataan pembangunan di sisi yang lain.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, asas-asas dalam
pemberdayaan UMKM yaitu
1. Asas Kekeluargaan
Pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari
perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan
kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh
rakyat Indonesia.
2. Asas Demokrasi Ekonomi
Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai
kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional
untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.